narasi-news.com, KONSEL – Ratusan warga Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, menyuarakan protes terhadap dugaan penyerobotan tanah oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU). Lahan seluas 168 hingga 274 hektar diklaim sebagai milik militer, yang memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Kepala Desa Rambu-Rambu Jaya, Rusmin Suaib, mengungkapkan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, warga telah bersatu untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah tersebut.
“Kami sepakat untuk mempertahankan hak atas tanah kami, terutama karena ini terkait dengan program ketahanan pangan nasional. Ironisnya, lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan warga malah tidak bisa diolah karena adanya klaim sepihak,” ujarnya, Minggu (16/3/2025).
Menurut Rusmin, klaim TNI AU didasarkan pada alasan bahwa tanah tersebut merupakan aset peninggalan Jepang yang kini berada di bawah kendali mereka. Namun, ia menegaskan bahwa sebelum Jepang datang, wilayah tersebut sudah menjadi pemukiman warga.
“Warga kami telah menempati lahan ini jauh sebelum Jepang datang. Lalu, tiba-tiba tanah ini diklaim sebagai milik TNI AU tanpa dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa warga kerap mendapatkan intimidasi, mulai dari perusakan pagar kebun hingga kehadiran aparat bersenjata.
“Kami sering mendapati pagar kebun dibongkar, kawatnya digulung, bahkan dibakar. Pernah juga ada ambulans dan pasukan bersenjata yang hadir, seolah-olah ingin menunjukkan kekuasaan mereka,” katanya.
Klaim atas tanah ini disebut-sebut mulai dilakukan sejak tahun 1975, namun hingga kini tidak ada kejelasan hukum yang diberikan kepada warga.
“Mereka hanya menyatakan bahwa tanah ini akan digunakan untuk perumahan traslok, tetapi tidak pernah ada komunikasi resmi dengan orang tua kami. Sekarang, kami justru dipaksa menerima klaim yang tidak memiliki dasar hukum,” tandasnya.
Mayoritas warga yang bekerja sebagai petani merasa terancam dan takut mengolah lahan mereka sendiri karena takut akan tindakan represif.
“Kami hanya ingin tenang berkebun dan mengolah tanah yang sudah turun-temurun menjadi milik kami. Kami berharap TNI AU segera menarik diri dan menghentikan klaim sepihak ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
