narasi-news.com, Jakarta – Kasus dugaan korupsi minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga menjadi sorotan publik, mengingat potensi kerugian negara yang sangat besar. Sejumlah pihak mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini, termasuk mengevaluasi Menteri BUMN Erick Thohir.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai Erick Thohir seharusnya lebih cermat dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan BUMN. Ia menegaskan bahwa skandal ini merupakan kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dan harus ditindak secara serius.
“Saya rasa kasus ini harus menjadi perhatian utama Presiden Prabowo, mengingat dampaknya yang luas terhadap negara dan masyarakat. Erick Thohir juga perlu dievaluasi karena kurang teliti dalam mengawasi kinerja direksi serta audit di lingkungan BUMN,” ujar Wasisto, Rabu (5/3).
Senada dengan itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menekankan pentingnya tindakan tegas dari Presiden Prabowo dalam menyikapi kasus ini. Ia menilai Erick Thohir sebagai pemimpin BUMN harus bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi.
“Kerugian yang dialami BUMN akibat dugaan korupsi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan. Erick Thohir seharusnya diusut dan didesak untuk mundur,” tegas Dedi.
Dedi juga meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, termasuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan pengusaha Boy Thohir dalam kasus ini.
Sementara itu, Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi dan perbaikan di tubuh PT Pertamina (Persero). Ia juga berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi konkret atas permasalahan ini.
“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil,” ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (1/3).
Terkait penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan bersikap kooperatif dalam mengungkap fakta di balik dugaan korupsi ini.
“Kami tidak ingin berspekulasi soal apakah ada pencampuran atau oplosan minyak. Itu ranah Kejaksaan untuk menggali lebih dalam,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, terutama di sektor strategis seperti energi. Masyarakat menunggu langkah tegas dari Presiden Prabowo dalam menuntaskan persoalan ini.
Redaksi: Sal
