narasi-news.com, Jakarta – Konsorsium mahasiswa dan pemuda Indonesia (Komando) kembali menyambangi dirjen minerba. Senin, (25/03/2024).
Pasalnya, kedatangan mahasiswa di kementerian ESDM melalui ditjen minerba tidak lain adalah untuk mempresur laporan
“Kedatangan kami sebagai mahasiswa ialah untuk menanyakan bagaimana status laporan beberapa perusahaan yang diduga memiliki pelanggaran“, Ucap ketua komando Alki sanagri.
Lanjutnya, Salah satunya adalah PT. Mining maju di Kolaka Utara yang menurut pihak dirjen minerba belum keluar Rancangan kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk beberoperasi
Mahasiswa Jayabaya itu juga menyayangkan kepada dirjen minerba mengapa status PT. mining maju yang telah dicabut izin usaha pertambangan ekspolrasi nya pada tahun 2014 oleh Bupati Kolaka Utara dengan nomor SK 540/197 tahun 2014 namun saat ini terbit di Modi.
“IUP eksplorasinya telah di cabut dan mengapa kemudian tampil di Modi saat ini, kan ini rancu, namun pihak dirjen minerba belum mampu menjawab pertanyaan tersebut“. Sambungnya
“PT. Mining maju telah melakukan beberapa kali langkah hukum mulai dari PTUN Kendari ,hingga PTUN Makasar sampai pada mahkamah agung namun masih ditolak, dalam artian PT. Mining maju tersebut diduga fiktif dalam Modi minerba tersebut“, Tegas mantan Ketua BEM hukum universitas Sulawesi Tenggara.
Alki Sanagri juga menyampaikan dalam hearing dengan Ditjen minerba bahwa jangan sampai dugaan kami ada yang menjadi pembackup PT. Mining maju didalam internal dirjen minerba hingga masih kokoh ditampilan Modi minerba
“Untuk Diketahui, yang telah resmi terbit RKAB perusahaan di Sulawesi tenggara baru kurang lebih 39 perusahaan, yang lainnya yang telah beredar merupakan hoax” Terang pihak dirjen minerba.
Untuk menjawab status PT mining maju tersebut akan melalui surat laporan dari pihak komando, karena sampai saat RKAB PT. Mining maju belum di terbitkan ucap pihak dirjen minerba.
“Untuk itu kami meminta kepada dirjen minerba untuk teliti dalam proses penerbitan RKAB perusahaan di Sultra terutama yang bergerak di pertambangan karena kuat dugaan kami mulai dugaan ilegal mining hingga jual beli dokumen terbang masih marak terjadi” tutup ketua HMI Konsel bidang pembangunan energi dan migas minerba
Sampai berita ini ditayangkan, pihak media narasi-news.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait namun masih belum ada respon. (Slf)
