narasi-news.com, Sulawesi Tenggara – Kasus dugaan pencampuran pertalite dengan zat berbahaya kembali mencuat dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Patian Rajab, selaku Penanggung Jawab (PJ) Koordinator Daerah Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Wilayah VI Sulawesi Tenggara, dengan tegas mengecam dugaan praktik oplosan bahan bakar yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Jum’at, (7/3/2025).
Menurut Patian Rajab, praktik tersebut telah menyebabkan banyak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, mengalami kerusakan akibat penggunaan pertalite yang dicampur dengan bahan seperti tiner dan air.
“Sudah banyak masyarakat yang melaporkan kerugian mereka ke lembaga bantuan hukum. Ini merupakan bukti nyata bahwa dugaan oplosan bahan bakar telah merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Patian Rajab menduga bahwa jumlah korban masih jauh lebih banyak dibandingkan laporan yang telah masuk.
“Banyak masyarakat di Kota Kendari dan daerah lain di Sulawesi Tenggara yang kemungkinan belum melaporkan kasus ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kejadian ini telah meluas dan berpotensi terus bertambah jika tidak segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk lebih berhati-hati dalam mengisi bahan bakar, baik pertalite maupun pertamax, di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut.
“Kami menduga masih banyak SPBU yang menjual pertalite oplosan. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan segera melaporkan jika mengalami kejanggalan pada bahan bakar yang mereka gunakan,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap tegas, Patian Rajab juga menuntut agar pihak yang bertanggung jawab, khususnya Direktur Pertamina Cabang Sulawesi Tenggara, segera mundur dari jabatannya.
“Banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat dugaan kecurangan ini. Jika pihak Pertamina tidak mampu menjamin kualitas dan keamanan bahan bakar, maka lebih baik mereka mundur,” ujarnya.
Tak hanya itu, dalam waktu dekat, HMMI Wilayah VI Sultra berencana untuk turun langsung ke lapangan dan menyegel SPBU yang diduga melakukan praktik oplosan pertalite.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, dan kami akan memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab segera diproses secara hukum,” tutupnya.
Kasus dugaan oplosan bahan bakar ini menambah daftar panjang permasalahan di tubuh BUMN Pertamina, yang sebelumnya juga dihebohkan dengan kasus korupsi bernilai ratusan miliar rupiah.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan ini dan memberikan keadilan bagi para korban.