Konawe Selatan — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe Selatan menyampaikan protes keras terhadap kegiatan yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Konawe Selatan di luar wilayah hukumnya.
Kegiatan tersebut berupa nonton bareng film “Sayap-Sayap Patah 2: Olivia” yang diselenggarakan pada Sabtu, 17 Mei 2025, di Kota Kendari. Kegiatan ini diklaim bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya radikalisme dan pentingnya literasi informasi digital.
Ketua Umum HMI Cabang Konawe Selatan, Hendra Yus Khalid, menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat Konawe Selatan karena dilaksanakan di luar wilayah hukum Polres Konsel.
Ia juga menyebut bahwa peserta yang hadir diduga bukan berasal dari Konawe Selatan.
“Kegiatan tersebut tidak menyentuh kepentingan mahasiswa dan masyarakat Konawe Selatan karena dilaksanakan di Kota Kendari. Kami tidak melihat adanya pelibatan organisasi kemahasiswaan maupun masyarakat dari wilayah kami,” tegas Hendra pada Senin, 19 Mei 2025.
Hendra juga mengkritik pemasangan logo HMI pada spanduk kegiatan tanpa seizin dan sepengetahuan organisasi.
Ia menilai hal ini sebagai bentuk penyalahgunaan identitas organisasi yang berpotensi menyesatkan publik.
“Kami terkejut melihat logo HMI terpajang di spanduk kegiatan tersebut. Secara kelembagaan, kami tidak pernah menerima undangan ataupun informasi terkait keterlibatan dalam acara itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendra menilai tindakan Kapolres Konawe Selatan, AKBP Fery Zam, sebagai upaya pemolesan citra yang tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menilai klaim keterlibatan organisasi mahasiswa dan masyarakat Konawe Selatan hanyalah bentuk pencitraan yang menyesatkan.
“Kegiatan ini justru mencederai hati masyarakat Konawe Selatan karena diselenggarakan di wilayah hukum Polres Kota Kendari dan melibatkan pihak-pihak yang bukan bagian dari masyarakat kami,” ungkapnya.
Atas kejadian tersebut, HMI Cabang Konawe Selatan secara tegas meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar segera memutasi Kapolres Konawe Selatan ke wilayah lain, minimal di luar Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kami masih percaya bahwa Kapolri akan menindak anggota yang tidak menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, termasuk masyarakat Konawe Selatan,” tegas Hendra.
Ia juga menambahkan, jika permintaan tersebut tidak diindahkan, maka pihaknya akan menilai bahwa Kapolri telah mengabaikan aspirasi rakyat dan menyimpang dari semangat Nawa Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak terkait namun masih belum ada tanggapan.
Laporan: Red.
