narasi-news.com, Konawe Selatan – Sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe Selatan menggelar aksi moral dengan bermalam dan mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Konawe Selatan. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan ‘Panggung Rakyat’ yang menampilkan orasi ilmiah, pembacaan puisi, pertunjukan drama, serta renungan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.
Ketua Umum HMI Cabang Konawe Selatan, Hendra Yus Khalid, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengawal 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.
“Panggung rakyat ini adalah aksi moral untuk memastikan program Bupati Konawe Selatan dijalankan secara transparan, berkeadilan, menyejahterakan, dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (2/6), pukul 08.12 WITA.
Hendra mengungkapkan, kegiatan dimulai pada Minggu malam (1/6) dengan mendirikan tenda di halaman kantor bupati. Pada malam itu, sejumlah kader HMI menampilkan karya seni yang berlangsung dengan lancar.
“Kami juga telah menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan sejumlah rekomendasi secara langsung di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa secara kelembagaan, HMI mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati, namun tetap berkomitmen untuk menjadi mitra kritis pemerintah.
“Kami akan mendukung jika kebijakan itu benar, tapi juga akan mengkritik jika ada yang keliru,” tegasnya.
Tuntutan HMI Konawe Selatan
Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Konawe Selatan menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi sorotan utama, antara lain:
1. Transparansi Bantuan Pendidikan
Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) senilai Rp10 miliar dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk kriteria penerima bantuan. Hal serupa terjadi pada program bantuan seragam untuk siswa SD dan SMP. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan hukum serta membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
HMI mendesak Bupati Konawe Selatan segera membuat regulasi yang mengatur hal tersebut secara rinci.
2. Potensi Kecemburuan Sosial
Bantuan pendidikan yang tidak dilandasi payung hukum berisiko memicu kecemburuan sosial di kalangan mahasiswa.
HMI meminta Bupati untuk menetapkan batas waktu (deadline) penyusunan aturan tersebut.
3. Keterlibatan Publik dalam Penyaluran Bantuan
HMI meminta agar dalam proses penyaluran bantuan UKT/SPP, tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak kampus, namun juga mengikutsertakan organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, serta media sebagai bentuk transparansi publik.
Rekomendasi untuk Akselerasi Pembangunan
Selain tuntutan, HMI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi guna mempercepat pembangunan, terutama di Kecamatan Andoolo sebagai pusat pemerintahan Konawe Selatan:
1. Fungsionalisasi Rumah Jabatan (Rujab)
Mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk segera mengaktifkan dan memfungsikan rumah jabatan yang ada di lingkungan Pemkab Konawe Selatan.
2. Pembangunan Rumah Susun untuk ASN
Rekomendasi pembangunan rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan efisiensi tempat tinggal dan mendorong pelayanan yang optimal.
3. Pendirian Universitas di Kecamatan Andoolo
Mengusulkan pendirian universitas sebagai upaya memperkuat posisi Andoolo sebagai pusat pemerintahan dan meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah.
4. Dukungan untuk Kampus Lokal
Meminta pemerintah daerah memberikan fasilitas dan bantuan kepada perguruan tinggi di Konawe Selatan, khususnya Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa, guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
Aksi ini merupakan bentuk peran aktif mahasiswa sebagai pilar demokrasi dan agen perubahan. HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan.
