Jakarta, narasi-news.com – Gerakan Peduli Lingkungan Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara (GPLI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dirjen Minerba Kementirian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rabu, 08/11/2023
Aksi tersebut meminta agar beberapa perusahaan milik Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara (Kadin Sultra) Bapak Anton Timbang yang melakukan pelanggaran merambahan kawasan hutan tanpa memiliki IPPKH segera di tindak tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan-perusahaan Tersebut
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pusat Gerakan Peduli Lingkungan Indinesia Sulawesi Tenggara Asrawan Sumardin dalam orasinya mendesak KLHK dan Dirjen Minerba untuk segera menindak perusahaan milik saudara AT dan mencabut IUP PT. Masempo Dalle (PT. MD), PT. Kaci Purnama Indah (KPI) dan PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) atas dugaan perambahan kawasan Hutan tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
“Kami meminta kepada KLHK RI dan Dirjen minerba untuk segera menindak dan mencabut IUP Perusahaan milik Ketua Kadin Sultra AT yaitu PT. MD, PT. KPI dan PT. PKS”.
Asrawan menjelaskan bukti pelanggaran PT. MD dan PT. KPI perusahaan Anton Timbang telah tertuang dalam dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.359/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 dan SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.12/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan.
Asra juga mengatakan Berdasarkan surat yang di tandatangani Ir. Rossi Tjandrakirana direktur planologi dan tata ruang KLHK RI tertanggal 29 Agustus 2023 pada pokoknya menolak permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan PT PKS.
“Berdasarkan data KLHK yang kami terima menerangkan bahwa pengajuan permohonan penggunaan kawasan hutan telah di tolak oleh KLHK RI namun PT. MD, PT. KPI dan PT PKS masi aktif melakukan aktifitas operasi produksi”. Bebernya
Sebagai penutup asrawan menyampaikan akan terus mengawal proses Penegakan hukum PT. MD, PT. KPI dan PT. PKS.
“Kami akan terus mengawal proses penegakan hukum yang menjerat PT. MD, PT. KPI dan PT. PKS”. Tutupnya
Sampai saat ini pihak media Narasi-news masih berusaha mengonfirmasi pihak terkait namun masih belum ada respon
