narasi-news.com, Jakarta – Jaringan Komunikasi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta (JKMS-Jakarta) kembali menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam pembayaran lahan Area Pemanfaatan Lain-Lain (APL) akibat dampak pembangunan Bendungan Ameroro, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Umum JKMS-Jakarta, Irjal Ridwan, mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pembayaran ganti rugi lahan masyarakat. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya pengumuman resmi dari pemerintah kepada pemilik lahan terkait proses pembayaran tersebut.
“Kami menduga bahwa nama-nama penerima ganti rugi sengaja dirahasiakan untuk menghilangkan jejak kepemilikan lahan APL yang sah,” ujar Irjal.
Sebelumnya, pembayaran lahan tersebut dilakukan di salah satu hotel di Kota Kendari. Namun, terdapat sejumlah nama penerima ganti rugi yang diduga tidak memiliki lahan, tetapi tetap menerima dana kompensasi.
“Kalaupun nama-nama tersebut benar pemilik lahan, luas tanah mereka diduga telah dikurangi. Kami menduga ada permainan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Tamesandi,” tambah Irjal.
Ia juga menegaskan bahwa banyak pemilik lahan APL yang seharusnya menerima ganti rugi justru tidak terakomodasi secara merata dan adil.
“Kami melihat adanya korban dari masyarakat yang benar-benar memiliki lahan, tetapi hak mereka dirampas oleh oknum kepala desa,” tegasnya.
JKMS-Jakarta meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk segera menelusuri kebenaran proses ganti rugi lahan di Kabupaten Konawe.
Selain itu, mereka juga mendesak Mabes Polri menginstruksikan Polda Sulawesi Tenggara untuk mengusut kasus ini, serta meminta Kementerian PUPR mengarahkan Kepala Balai Wilayah IV Sulawesi Tenggara agar segera menyelesaikan persoalan yang telah merugikan banyak warga.
Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi pihak terkait.
Laporan Redaksi.
