narasi-news.com, Jakarta – Konsorsium Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia (KOMANDO) kembali melakukan aksi demonstrasi dan pelaporan resmi di Kementrian perhubungan Republik Indonesia. Rabu, 14 Agustus 2024
Pelaporan tersebut di barengi dengan aksi damai dan orasi di depan kementrian perhubungan Republik Indonesia.
Alki sanagri selaku ketua komando menyampaikan dalam orasinya bahwa kepala Syahbandar kelas III Lapuko harus segera di periksa oleh dirjen perhubungan Laut atau menteri perhubungan Republik indonesia karena diduga kuat menerima fee dari perusahaan PT. Wijaya inti Nusantara dan PT. Gerbang multi sejahtera.
“Dugaan suap atau gratifikasi transferan pertama senilai 100 juta rupiah dan transferan kedua sebesar 90 juta rupiah yang masuk melalui rekening inisial (MD) diduga kuat orang terdekat dari kepala Syahbandar Lapuko (LNT) dan diduga kuat melanggar UU 31 tahun 1999 atau yang telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001“. Tegasnya dalam pernyataan resminya. Kamis, 15/24.
“Untuk itu kami meminta berdasarkan data yang kami miliki telah terpenuhi alat bukti karena harus terpenuhi dua alat bukti untuk seseorang dapat dinyatakan tersangka“.Sambung Mahasiswa Jayabaya itu
Alki juga menyampaikan, kekayaan sumber daya alam masyarakat konawe selatan harusnya dinikmati oleh masyarakat, pemuda dan mahasiswa Konawe selatan bukan oknum penegak hukum maupun penyelanggara negara dan atau pegawai negeri sipil seperti diduga Syahbandar Lapuko .
“Jika kementrian perhubungan Republik Indonesia atau dirjen perhubungan Laut berani memeriksa kepala Syahbandar Lapuko dan jajaran maka saya yakin kuat dugaan saya akan terbongkar kejahatan korupsi pertambangan di wilayah KUPP kelas III Lapuko di Konawe selatan“. Tegasnya
Katanya, Dugaan gratifikasi kepada kepala Syahbandar Lapuko yang diduga melalui rekening orang kepercayaan nya yang diduga bersumber dari PT . Wijaya Inti Nusantara dan PT. Gerbang multi sejahtera, maka tidak menutup kemungkinan hasil gratifikasi terebut dapat mencapai milyaran rupiah dan bahkan triliunan rupiah.
Jika diakumulasi dari puluhan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah KUPP Kelas III Lapuko diantaranya PT. Wijaya Inti Nusantara, PT. Gerbang Multi Sejahtera, PT. Jagad raya tama, PT. Sambas, PT. GAP, PT. INTEGRA dan perusahaan lain yg berada di wilayah KUPP Lapuko.
“Dan juga Syahbandar Lapuko merupakan pegawai negeri sipil maka dengan dugaan gratifikasi dari beberapa perusahaan itu maka diduga kuat melanggar UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari Korupsi kolusi dan nepotisme“. Tambahnya
Pihaknya juga meminta kepada Kejagung republik indonesia untuk turun membongkar dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Syahbandar Lapuko yg diduga kuat telah merugikan negara.
Kata alki, mahasiswa magister Jayabaya asal sultra, Kejagung RI harus berani membongkar dugaan korupsi pertambangan di Konawe selatan agar dapat terungkap kasus pungli dan gratifikasi di bidang pertambangan di wilayah KUPP kelas III Lapuko Konawe selatan
“Untuk itu kami akan terus mengawal persoalan ini hingga sampai ada yg terperiksa dari pihak Syahbandar Lapuko“. Tutup Alki sanagri.
Sementara itu, sampai berita ini di tayangkan pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi.
