narasi-news.com, Kendari – Indonesian Port Monitoring Agency (IPMA) menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kendari, menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penerbitan sertifikat sanitasi kapal.
Koordinator lapangan IPMA, Rojab, menegaskan bahwa transportasi laut saat ini seolah dijadikan lahan bisnis oleh BKK, padahal lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar terhadap kesehatan masyarakat.
“Kami ingatkan hari ini bahwa Kepala BKK berhenti berbisnis! Ada tanggung jawab besar yang harus dijaga, terutama terkait kesehatan masyarakat luas,” teriak Rojab dalam orasinya, kamis, (6/3/2025).
Menurutnya, dugaan penerbitan sertifikat sanitasi yang tidak melalui mekanisme yang benar merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Kami menduga ada penyalahgunaan wewenang di sana. Betapa bobroknya BKK jika menerbitkan sertifikat sanitasi tanpa prosedur yang benar,” lanjutnya.
Selain itu, IPMA juga menduga adanya mahar yang harus dibayarkan oleh pihak shipper setiap kali penerbitan sertifikat dilakukan. Jika dugaan tersebut benar, maka hal itu termasuk pungli dan mengindikasikan adanya praktik KKN dalam tubuh BKK.
Setelah berorasi di depan kantor BKK Kendari, massa aksi kemudian melanjutkan demonstrasi ke gedung DPRD Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, karena tidak ditemui oleh Komisi IV, massa aksi meluapkan kekecewaan mereka dengan membakar ban sambil berorasi di depan gedung sekretariat DPRD Sultra.
IPMA menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan serta tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di BKK Kendari.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan Tim media narasi-news.com masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak terkait.
Redaksi: Sal
