Jakarta, narasi-news.com — Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda Mahasiswa Konawe Utara-Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM serta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta. Rabu, (30/4/2025).
Aksi ini menuntut dua hal utama: pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bosowa Mining dan pencopotan Kapolres Konawe Utara.
Pandi Bastian, koordinator aksi yang juga putra daerah Konawe Utara, mengungkapkan bahwa PT. Bosowa Mining diduga menerima kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 3 juta ton pada tahun 2023.
Padahal, menurutnya, cadangan nikel perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kuota sebesar itu. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa kuota tersebut dimanfaatkan untuk melegalkan penjualan ore nikel hasil tambang ilegal.
“PT. Bosowa Mining diduga menjadi fasilitator utama dalam praktik penggunaan dokumen terbang, yakni dokumen palsu atau tidak sah yang digunakan untuk menyamarkan hasil tambang ilegal. Aktivitas ini memperlancar distribusi ore nikel ilegal oleh para penambang tanpa izin,” tegas Pandi dalam orasinya.
Ia menambahkan, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan lingkungan dan pengkhianatan terhadap masa depan daerah.
Massa aksi menuntut agar Dirjen Minerba Kementerian ESDM segera mencabut IUP serta membatalkan RKAB PT. Bosowa Mining. Mereka menuding perusahaan tersebut berperan dalam melanggengkan praktik penambangan ilegal, khususnya di wilayah Blok Morombo, Kabupaten Konawe Utara.
Senada dengan Pandi, Abdi Aditya selaku koordinator lapangan menyampaikan kritik keras terhadap aparat penegak hukum, terutama Kapolres Konawe Utara.
Ia menilai, aparat tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak penambangan ilegal, bahkan terkesan melakukan pembiaran.
“Kami mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Konawe Utara karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Kepolisian seharusnya berdiri di pihak rakyat, bukan tunduk pada korporasi tambang,” serunya lantang.
Tak hanya itu, massa juga mendesak Bareskrim Polri segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di celah konsesi PT. Bosowa Mining dan PT. Karyatama Konawe Utara di Blok Morombo.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Namun para peserta aksi menegaskan bahwa perjuangan belum selesai.
Mereka akan terus menggalang konsolidasi dan melakukan tekanan publik hingga tuntutan mereka mendapatkan respons nyata dari pemerintah pusat dan penegak hukum.
Sementara itu, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait namun belum ada tanggapan.
Laporan: Sal.
