Jakarta, narasi-news.com || Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Konawe Utara Bersatu menggelar demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, karena dinilai lalai menangani maraknya penambangan nikel ilegal di Blok Morombo dan Mandiodo.
Koordinator lapangan aksi, Pandi Bastian, mengatakan penambangan ilegal di wilayah tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan tegas. Aktivitas ini, kata dia, menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan memicu konflik sosial akibat perebutan lahan tambang.
“Lahan rusak, sungai tercemar, masyarakat menjadi korban,” kata Pandi dalam orasinya.
Pandi menilai aparat setempat terkesan membiarkan praktik illegal mining yang melibatkan perusahaan dan penambang perorangan tanpa izin resmi. Bahkan, menurut dia, ada dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam jaringan tambang ilegal.
“Kami meminta Divisi Propam dan Mabes Polri mengusut tuntas, secara transparan, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Blok Morombo dan Mandiodo dikenal sebagai kantong tambang nikel di Konawe Utara. Sejak 2021, pemerintah telah menetapkan wilayah itu sebagai konsesi resmi bagi sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, di lapangan, aktivitas tambang ilegal tetap marak.
Sejumlah laporan LSM dan investigasi media menyebut, penambangan tanpa izin di area ini melibatkan penggalian liar yang hasilnya dijual ke smelter di Sulawesi Tenggara. Modusnya, bijih nikel ilegal “diselundupkan” ke dalam dokumen pengiriman milik perusahaan berizin.
Pada 2023, Kementerian ESDM bersama kepolisian sempat menggelar operasi penertiban, namun kegiatan tambang ilegal kembali marak tak lama kemudian. Warga menuding lemahnya pengawasan aparat menjadi celah suburnya praktik ini.
Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal di Mandiodo dan Morombo terlihat dari lereng bukit yang gundul serta lumpur yang mengalir ke sungai. Air sungai yang menjadi sumber kebutuhan warga kini keruh dan memicu keluhan penyakit kulit. Selain itu, sengketa lahan antarwarga dan bentrokan fisik pernah terjadi, terutama antara penambang lokal dan pihak luar.
“Situasi ini bukan hanya merusak alam, tapi juga merusak tatanan sosial. Polisi seharusnya hadir melindungi masyarakat, bukan membiarkan masalah berlarut,” ujar Pandi.
Pandi, yang merupakan putra daerah Konawe Utara dan kini menempuh pendidikan di Jakarta, menegaskan bahwa pergantian Kapolres adalah langkah awal memutus rantai pembiaran.
“Jika Kapolres tidak mampu atau enggan menjalankan tugasnya, sudah sepatutnya ia dicopot,” kata dia. (Red).
