narasi-news.com, Jakarta – Komite Mahasiswa Madura (KMM) unjuk rasa di depan kementerian koperasi dan UKM RI. Rabu, 17/07/2024.
Massa KMM melakukan penyampaian aspirasi yang kedua kalinya di depan kantor Kementrian koperasi dan UKM Terkait pernyataan sekretaris menteri koperasi dan UKM Arif Rahman yang menimbulkan kegaduhan di Indonesia.
Faris, kordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa larangan untuk warung Madura buka 24 jam sangat di sayangkan.
“Arif Rahman melarang warung Madura buka 24 jam di bali, hal ini menjadi polemik bagi pelaku usaha UMKM kecil di Indonesia terutama warung Madura”. Ucap faris selalu korlap aksi
Lanjut Faris mengatakan, Ucapan arif Rahman sangat menyakiti hati seluruh warga madura terkhusus pelaku usaha warung Madura.
“Beberapa kali warung Madura mengalami diskriminasi atau ketidak adilan dilapangan namun kemenkop selaku instansi pemerintah yang difasilitasi dengan segala perangkatnya tidak nampak batang hidungnya dalam melakukan pendampingan dan bantuan hukum lainnya”. Tambahnya
Menurut faris, seorang pejabat yang asal bunyi mulutnya tidak cocok menduduki jabatan strategis di Republik ini.
“Tindakan arif rahman telah mendiskriminasi suku Madura karena apa yang disampikan olehnya tidak ada dasar hukumnya maka kami mendesak kepala kepegawaian negara untuk mencopotnya”. Tegasnya
“Selain melukai hati para suku Madura Arif rahman dinilai melanggar pasal 4 uu no 40 tahun 2008 yaitu mendiskriminasi dan tindakan rasisme suatu golongan dan suku”. sebutnya
“Kami hanya meminta keadilan untuk Bapak Presiden terhadap apa yang di ucapkan oleh sekretaris kemenpora dan ukm karena dia ngomong asal asalan tidak berlandaskan aturan hukum sehingga kami meminta pertanggungjawaban moral atas apa yang menjadi keresahan kami masyarakat Madura”.tuturnya
“Siapapun orangnya jika menyakiti perasaan suatu golongan dan mencederai cita cita kemerdekaan maka harus di usir dari jabatannya”.Sahutnya
“Kami akan tetap mengawal kasus ini sampai dia di copot dari jabatannya dan kami akan tetap turun kelapangan lagi sebelum kasus ini benar-benar di selesaikan oleh pihak badan kepegawaian negara”. pungkasnya
