narasi-news.com, JAKARTA – Ratusan mahasiswa dan pemuda asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KOMANDO) serta Jaringan Komunikasi Mahasiswa Sultra (JKMS) menggelar aksi di kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Rabu, (4/12/2024).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan penahanan kapal tongkang milik CV. Unaaha Bakti Persada (UBP) oleh oknum Bakamla RI di perairan Pulau Bahulu pada 26 November lalu.
Ketua KOMANDO, Alki Sanagri, dalam orasinya menyebut bahwa penahanan kapal tongkang tersebut bersifat tendensius. Ia menegaskan bahwa CV. Unaaha Bakti Persada telah memenuhi seluruh persyaratan hukum, termasuk memiliki izin usaha pertambangan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta dokumen pelayaran resmi dari Syahbandar Molawe.
“Jika pihak Bakamla RI menyatakan bahwa kapal tongkang milik CV. Unaaha Bakti Persada melanggar hukum, itu tidak benar. Seluruh prosedur telah diikuti sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Alki.
Alki juga menambahkan bahwa CV. Unaaha Bakti Persada adalah satu-satunya perusahaan di Sulawesi Tenggara yang berkontribusi terhadap pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Hal ini, menurutnya, seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menyikapi kasus ini.
Ketua JKMS, Irjal Ridwan, turut menyuarakan tuntutan agar oknum Bakamla RI yang terlibat dalam penahanan kapal tongkang tersebut dicopot dari jabatannya. Ia menilai tindakan tersebut merugikan pengusaha lokal di Sulawesi Tenggara.
“Jika Bakamla RI ingin menegakkan hukum di wilayah perairan Sulawesi Tenggara, maka harus bersikap adil. Jangan hanya perusahaan yang sudah lengkap izinnya seperti CV. Unaaha Bakti Persada yang ditindak,” tegas Irjal.
Irjal juga meminta agar Bakamla RI lebih transparan dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, jika terdapat pelanggaran hukum, hal tersebut harus dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi.
Sebagai penutup, Irjal menegaskan bahwa aksi susulan akan dilakukan jika Bakamla RI tidak segera menghentikan tindakan yang dianggap merugikan perusahaan lokal.
“Kami akan terus memperjuangkan keadilan bagi pengusaha lokal Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Dari pantauan media ini, aksi damai ini berlangsung tertib dan menjadi wujud aspirasi mahasiswa dan pemuda Sulawesi Tenggara dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan penegakan hukum yang adil di wilayah perairan Indonesia.
Sementara itu, Hingga berita ini ditayangkan pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak Humas Bakamla RI melalui sambungan WhatsApp, namun masih belum ada tanggapan. (Red/Sal).
