Jakarta, narasi-news.com || Massa dari Lembaga Pemantau Penegakkan Hukum (LPPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) geruduk Komisi Pemberantasan Korupsi desak Pemeriksaan Bupati Bombana atas dugaan tindak pidana korupsi. Selasa, (12/8/2025).
Massa menuding Bupati Bombana pada saat menjabat sebagai kepala dinas (Kadis) Sumber Daya Alam dan Bina Marga Provinsi sultra diduga kuat korupsi 12 paket pekerjaan yang dinilai merugikan negara milyaran rupiah.
Dugaan korupsi tersebut berdasarkan dari Hasil Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (LHP BPK RI TA. 2022-2023) yang di mana terdapat temuan dokumen kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara senilai Milyaran Rupiah.
Bukan hanya itu, massa juga menyinggung keterlibatan Bupati Bombana pada kasus jembatan cirauci II di Kabupaten Buton Utara dan Kepemilikan tambang pasir ilegal di kabupaten Bombana.
Hal tersebut diungkapkan Ujang Hermawan, penanggung jawab aksi dalam pernyataan resminya kepada Media ini. Ia mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya adalah bentuk keseriusan dan desakkan pada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.
“Dugaan kasus ini berdasarkan audit BPK RI, KPK jangan hanya diam, tuntutan kami jelas lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saudara Eks. Kadis SDA dan Bina Marga Sultra yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bombana inisial BRHD”. Tegasnya.
Lebih lanjut ujang membeberkan keterlibatan BRHD dalam kasus jembatan cirauci II yang saat itu ia terpanggil sebagai saksi oleh kejaksaan tinggi sultra.
“Keterlibatannya jelas, BRHD adalah Kadis pada saat itu, dugaan korupsi pada proyek pembangunan jembatan cirauci II adalah tanggung jawabnya sebagai kadis SDA dan Bina Marga, dan ia pernah terpanggil namun hanya sebatas saksi”. Tambahnya.
Ujang juga mengatakan bahwa BRHD juga terlibat dalam meloloskan perizinan tambang pasir yang diduga ilegal pada saat menjabat sebagai Pj. Bupati Bombana. Dimana, pemilik tambang pasir tersebut tidak lain adalah kerabatnya sendiri.
“Beberapa dugaan skandal korupsi saudara BRHD yang merugikan negara hingga milyaran ini harus segera di atensi oleh KPK RI”. Sambungnya.
Menutup pernyataannya, ujang menegaskan akan terus mengawal beberapa dugaan korupsi bupati Bombana hingga tuntutan pihaknya teratensi.
“Kami akan terus hadir di depan gedung KPK RI, sampai saudara BRHD terpanggil dan terperiksa”. Pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak terkait. (Red).
