narasi-news.com, Jakarta || Himpunan Mahasiswa Maluku Tengah Jabodetabek (HIMMALTENG-JABODETABEK) menyuarakan kegeraman atas terungkapnya dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan ruas jalan Rumahsoal–Naniari di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.
Proyek senilai Rp11,7 miliar dari APBD 2022 itu kini mangkrak, dengan progres pekerjaan baru mencapai sekitar 30 persen—sementara anggaran yang sudah dicairkan mencapai lebih dari Rp7 miliar.
“Ini bukan sekadar proyek gagal. Ini pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada jalan itu untuk sekolah, berobat, dan berdagang,” tegas Moh Riyan Amahoru, Ketua Bidang Media Informasi HIMMALTENG-JABODETABEK, dalam pernyataan sikap resminya.
Penyedia jasa, CV. Tri Setya Novalia, dituding meninggalkan proyek tanpa menyelesaikan pekerjaan, meski telah menerima sebagian besar pembayaran. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari pejabat Dinas PUPR SBB memperparah kerugian yang dialami masyarakat. HIMMALTENG menilai kuat adanya indikasi tindak pidana korupsi yang wajib diseret ke ranah hukum.
HIMMALTENG-JABODETABEK menyatakan sikap tegas sebagai berikut:
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Maluku segera memeriksa semua pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas PUPR SBB, dan pihak kontraktor, demi mengungkap motif dan aliran dana yang diduga diselewengkan.
2. Menuntut pembentukan tim audit independen untuk menghitung secara akurat potensi kerugian negara serta mengurai jejak penyimpangan dari hulu ke hilir.
3. Mendorong Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah kepulauan yang rawan praktik penyalahgunaan anggaran.
4. Mengajak masyarakat sipil dan media massa untuk aktif mengawal kasus ini hingga ke pengadilan, agar transparansi dan keadilan benar-benar ditegakkan, bukan sekadar jargon.
5. Menyerukan solidaritas lintas komunitas mahasiswa dan pemuda Maluku untuk bersama-sama melawan budaya korupsi dan pembiaran atas pembangunan yang mangkrak.
“Kasus ini bukan hanya soal jalan yang tak jadi. Ini soal krisis moral dan matinya akuntabilitas publik. Kalau tidak disikapi tegas, maka pembangunan di Maluku hanya akan jadi ladang bancakan, bukan alat menuju kesejahteraan,” kata Amahoru.
Dengan suara lantang, ia menutup pernyataan:
“Kami, Anak Negeri Maluku Tengah, berseru: Hentikan kebusukan ini! Tegakkan keadilan, selamatkan Maluku dari para penghisap anggaran rakyat!”
Laporan: Red.
