Presiden Prabowo Tunjukkan Political Will Selesaikan Konflik Empat Pulau Aceh-Sumut

narasi-news.com, Jakarta || Prabowo Subianto kini mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait klaim atas empat pulau di wilayah perairan barat Indonesia. Kamis, (19/6/2025).

 

Melalui keputusan resmi, Presiden menetapkan bahwa Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang secara sah masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan ini menutup polemik yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara kedua provinsi.

 

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Forum Pengamat Kebijakan Publik (Public Policy Observer Forum). Ketua forum tersebut, Aldi Pradana, menilai keputusan Presiden Prabowo mencerminkan ketegasan arah politik nasional dalam menjaga keutuhan wilayah.

 

Langkah konkret Presiden Prabowo menunjukkan posisi politik yang tegas dan komitmen terhadap kejelasan wilayah administratif yang diakui secara hukum,” kata Aldi saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/6).

 

Menurut mahasiswa pascasarjana Institut STIAMI itu, keputusan ini juga menjadi bentuk nyata dari political will Presiden dalam meredam potensi konflik sosial di masyarakat. 

 

Ketidakpastian status administratif dapat memicu konflik horizontal. Presiden berhasil meredam potensi itu dengan mengambil keputusan yang jelas,” ujarnya.

 

Aldi berharap penyelesaian konflik ini menjadi pembelajaran penting bagi instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dalam mengelola isu-isu batas wilayah secara lebih proaktif dan terkoordinasi.

 

Ke depan, jangan sampai masalah seperti ini berulang. Fokus kita seharusnya adalah pada penguatan pelayanan publik dan sinergi pembangunan antarwilayah, bukan tarik-menarik batas administratif,” tuturnya.

 

Forum Pengamat Kebijakan Publik, kata Aldi, akan terus mengawal kebijakan strategis pemerintah dan memastikan stabilitas politik tetap terjaga. 

 

Kami berharap polemik ini ditutup dan energi bangsa kembali diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.” Tutupnya.

Laporan: Red. 

Array
Related posts