narasi-news.com, Jakarta || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang rampasan negara yang akan berlangsung pada Rabu, 11 Juni 2025. Lelang ini akan dilaksanakan secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (lelang.go.id) mulai pukul 10.00 WIB.
Beragam aset hasil sitaan akan ditawarkan kepada publik, mulai dari perangkat elektronik seperti ponsel pintar, kendaraan, hingga properti berupa tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Di antara barang elektronik yang dilelang, terdapat sejumlah unit iPhone berbagai tipe seperti iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro (yang dijual sepaket dengan ponsel Oppo), iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone 7 Plus. Model iPhone XS dengan kode MT9G2PA/A menjadi salah satu yang paling terjangkau, dengan harga limit hanya Rp 685.000. Ini menjadikannya iPhone termurah dalam lelang kali ini.
Adapun iPhone 13 Pro (A2638) memiliki nilai pembukaan tertinggi di antara lini iPhone, yakni Rp 8.498.000. iPhone 12 Pro ditawarkan mulai Rp 7.103.000, sedangkan iPhone 11 Pro dilelang bersama ponsel Oppo seharga Rp 5.855.000.
Selain produk Apple, turut dilelang pula ponsel Android dari Samsung seperti Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy A53 5G, dan Galaxy Note 20 Ultra, dengan harga limit yang dimulai dari Rp 1.219.000.
Tak hanya perangkat elektronik, puluhan bidang tanah dan bangunan juga masuk dalam daftar lelang. Nilai limit untuk aset properti tersebut bervariasi dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Secara keseluruhan, total nilai limit dari semua barang yang dilelang KPK kali ini melampaui angka Rp 122 miliar.
Untuk mengikuti lelang, calon peserta diwajibkan memiliki akun di platform lelang.go.id dan mengikuti seluruh prosedur serta ketentuan teknis yang berlaku.
Salah satu syarat utama adalah penyetoran uang jaminan sesuai nilai limit barang yang diincar, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran dalam waktu lima hari kerja. Jika tidak diselesaikan, maka uang jaminan akan dianggap hangus dan menjadi milik negara.
Laporan: Red.
