narasi-news.com, Buton Tengah — Kunjungan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, ke Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (1/5), sempat diwarnai aksi demonstrasi oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Mahasiswa Pemuda Rasional Agamis dan Sosialis (SAMURAIS).
Kedatangan Menkes dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah itu sempat tertahan beberapa menit akibat aksi protes.
Dalam orasinya, Ketua Umum SAMURAIS menyuarakan sejumlah aspirasi, termasuk menyoroti buruknya pelayanan kesehatan serta keberadaan sejumlah bangunan rumah sakit yang mangkrak dan belum difungsikan hingga kini.
“Jangan sampai pembangunan gedung baru ini hanya akan menambah deretan bangunan terbengkalai di rumah sakit ini. Apalagi, pelayanan saat ini saja belum maksimal, masih banyak pasien yang akhirnya harus dirujuk keluar daerah,” ujar orator aksi.
Gedung baru yang rencananya akan dibangun dengan anggaran sebesar Rp148 miliar ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat Buton Tengah. Acara peresmian turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Menkes menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan ini merupakan bagian dari program transformasi sistem kesehatan nasional. Ia menegaskan bahwa proyek ini akan diawasi ketat agar tidak mangkrak, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan nantinya memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional.
“Kami tidak ingin pembangunan ini hanya menjadi proyek fisik semata. Fokus kami adalah memastikan fasilitas ini benar-benar berfungsi dan melayani masyarakat secara optimal,” tegas Menkes.
Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan komitmennya untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan di wilayahnya, termasuk dengan memastikan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat.
Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu ini dijadwalkan rampung pada akhir 2026, dan diharapkan menjadi pusat layanan rujukan utama di wilayah kepulauan tersebut.
Laporan: Red.
