narasi-news.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Setyo menyampaikan adanya indikasi penurunan nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Kami mendapatkan informasi mengenai dugaan pengurangan nilai makanan. Namun, ini masih berupa informasi awal yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Karena sifatnya pencegahan, kami sampaikan agar bisa segera diantisipasi,” ujar Setyo di Jakarta, Jumat (7/3).
Menurutnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik informasi tersebut dan berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna mencegah potensi penyimpangan.
“Kami tidak ingin masalah ini membesar dan terjadi di berbagai daerah, sehingga akhirnya menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami mengingatkan agar dilakukan pengecekan lebih lanjut,” tambahnya.
Setyo menyoroti distribusi anggaran yang terpusat di BGN dan mengingatkan agar tidak terjadi pengurangan nilai saat dana sampai di daerah.
“Dari laporan yang kami terima, seharusnya penerima mendapatkan makanan senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya senilai Rp8.000. Ini tentu berdampak pada kualitas makanan yang diberikan dan harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi untuk pengawasan.
“Keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi independen, sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi,” kata Setyo.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana bersama jajarannya mengunjungi KPK guna meminta masukan terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Mengingat besarnya anggaran yang dikelola serta cakupan program yang luas, BGN ingin memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
“Kami membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK, agar program ini dapat berjalan secara efektif dan transparan,” ujar Dadan.
Dadan menyatakan bahwa pihaknya mendapat arahan terkait pentingnya transparansi keuangan dan pelibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program.
“KPK menyarankan kami untuk menggunakan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mencegah potensi penyimpangan,” tutupnya.
